Pewarta : Wahyu
Kota Cimahi – Hari pertama penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi langsung mengubah wajah birokrasi. Kompleks perkantoran di Jalan Rd. Demang Hardjakusumah tampak lengang, Jumat (10/4/2026), dengan aktivitas yang menurun signifikan dibanding hari kerja normal.
Sejak pagi, penurunan aktivitas sudah terlihat jelas. Area parkir yang biasanya padat kendaraan pegawai mendadak kosong. Di dalam kantor organisasi perangkat daerah (OPD), deretan kursi kerja banyak yang tak terisi, mencerminkan berkurangnya kehadiran fisik ASN.
Meski demikian, pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Skema hybrid diberlakukan, dengan sebagian ASN tetap bekerja dari kantor (work from office/WFO) sesuai pembagian jadwal yang ditetapkan masing-masing OPD.
Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, turun langsung melakukan pemantauan. Ia mengakui kondisi kantor jauh lebih sepi dari biasanya, namun menegaskan bahwa sistem kerja telah diatur agar tidak mengganggu pelayanan.
“Komposisinya maksimal 75 persen ASN WFH dan 25 persen tetap WFO setiap Jumat, disesuaikan dengan kebutuhan layanan di tiap OPD,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, kebijakan ini tidak berlaku bagi pejabat eselon II dan III. Mereka tetap diwajibkan hadir di kantor untuk menjaga stabilitas koordinasi dan pengambilan keputusan.
Sejumlah sektor layanan publik bahkan tetap beroperasi penuh tanpa terdampak kebijakan ini, seperti rumah sakit, puskesmas, Satpol PP dan Damkar, BPBD, layanan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Disdukcapil, DPMPTSP termasuk Mal Pelayanan Publik, Bappenda,
Dinas Perhubungan, hingga sektor pendidikan.
Di sisi lain, pengawasan terhadap ASN diperketat. Sistem absensi berbasis lokasi diterapkan untuk memastikan kedisiplinan selama WFH. ASN wajib melakukan absensi tiga kali sehari dari titik lokasi rumah yang telah didaftarkan.
Kepala BKPSDMD Kota Cimahi, Siti Fatonah, menegaskan tidak ada ruang untuk penyalahgunaan kebijakan.
“Jika ASN terdeteksi berada di luar lokasi saat jam kerja WFH, akan dianggap tidak hadir. Sanksinya mulai dari teguran hingga pemotongan TPP,” tegasnya.
Penerapan WFH ini menjadi bagian dari strategi efisiensi energi dan anggaran. Pemerintah menargetkan penurunan konsumsi bahan bakar akibat mobilitas pegawai, serta penghematan listrik di perkantoran.
Namun demikian, Pemkot Cimahi mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan kinerja. Produktivitas ASN tetap menjadi tolok ukur utama keberhasilan kebijakan ini.
“Penghematan energi harus sejalan dengan kinerja yang tetap optimal,” pungkas Maria.
Tampilan Postingan: 79
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.