Distribusi Bantuan Pangan di Eks Karesidenan Pati Capai 100 Persen, Bulog Tegaskan Beras Sesuai Standar

Juga, infojateng.id – Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Pati memastikan proses distribusi bantuan pangan beras untuk masyarakat di wilayah eks Karesidenan Pati telah mencapai 100 persen. Total bantuan yang telah disalurkan mencapai 8.031 ton.

Kepala Bulog Cabang Pati, Nur Hardiansyah, menyebutkan bahwa setiap tahapan distribusi diawasi secara ketat demi memastikan kualitas beras sesuai standar kelayakan.

“Bulog selalu turun langsung ke lapangan saat pengadaan dan penyaluran. Semua beras dipastikan layak dan sesuai standar. Hingga hari ini, penyaluran ke desa sudah selesai, dan distribusi ke penerima akan rampung 6 Agustus 2025,” jelasnya saat ditemui di Gudang Bulog, Sabtu (2/8/2025).

Nur menambahkan, untuk Kabupaten Pati sendiri dialokasikan sebanyak 2.200 ton beras, masing-masing 1.100 ton untuk alokasi bulan Juni dan Juli. Sementara wilayah kerja Bulog Cabang Pati meliputi Jepara, Kudus, Rembang, Blora, dan Grobogan.

Terkait Isu Beras oplosan, Nur Memastikan Bahwa Bulog tidak Terlibat

“Kalau ada temuan beras oplosan di luar Bulog, itu bukan tanggung jawab kami. Pengawasan semestinya ada di Kementerian Perdagangan dan Bapanas,” tegasnya.

Kualitas Terjamin, Berat Sesuai Label

Senada dengan itu, Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Tengah, Ahmad Kholisun, menegaskan bahwa spesifikasi dan berat beras bantuan sesuai label kemasan.

“Beras bantuan ukuran 10 kilogram, antara isi dan labelnya sesuai. Tidak ada pengurangan,” ungkap Kholisun.

DPR RI Apresiasi Kualitas Stok Beras

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, turut meninjau langsung kondisi beras di Gudang Bulog Pati. Ia mengapresiasi kualitas beras, baik lokal maupun impor, yang dinilainya layak konsumsi.

“Saya cek langsung, colok dari tumpukan mana pun, berasnya bagus. Baik dari India, Vietnam, maupun lokal. Bahkan beras medium dengan broken 25 persen, kenyataannya hanya sekitar 15 persen. Ini sudah sangat baik,” ujar politisi Golkar itu.

Namun, Firman juga menyoroti perlunya reformasi kewenangan Bulog dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah.

“Kalau ada temuan beras kuning, itu biasanya stok lama. Masalahnya di pemerintah pusat yang tidak memberi perintah untuk rotasi stok. Bulog hanya pelaksana,” kritiknya.

Firman turut menyuarakan pentingnya revisi UU Pangan guna memperkuat peran Bulog, tidak hanya sebagai operator tapi juga regulator dalam urusan pangan nasional.

“Kita dukung transformasi Bulog agar ke depan bisa lebih berperan dalam menjaga stabilitas pangan nasional,” pungkasnya. (one/redaksi)