Diganti di Tengah Polemik, Plt Sekdin Disdikbud Pati: “Saya Legowo dan Loyal”

Juga, Infojateng.id – Di tengah sorotan publik atas pergeseran pejabat yang dinilai tertutup, satu per satu pejabat yang terdampak mulai terkonfirmasi. Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati, Andrik Sulaksono, membenarkan dirinya termasuk dalam jajaran pejabat yang mengalami pergeseran.

Andrik menegaskan tidak mempermasalahkan keputusan tersebut. Menurutnya, pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah dalam dinamika birokrasi pemerintahan.

“Tidak ada masalah. Pergantian pejabat adalah hal yang biasa. Yang pasti saya legowo dan ikhlas, tetap bekerja secara profesional,” ujar Andrik.

Meski demikian, Andrik mengaku tidak mengetahui latar belakang maupun alasan dirinya digeser dari jabatan tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya merupakan kebijakan pimpinan.

“Untuk latar belakang dan alasannya apa saya tidak tahu. Hal itu merupakan kebijakan beliau yang harus kita hormati dan terima,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan sikapnya sebagai aparatur sipil negara tetap patuh pada garis komando. “Yang jelas saya patuh dan loyal terhadap pimpinan,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra telah membenarkan adanya pergeseran sejumlah pejabat dengan alasan agar pemerintahan daerah lebih fokus pada penanganan bencana banjir. Ia menyebut kebijakan tersebut telah dikonsultasikan dengan Gubernur Jawa Tengah.

Namun hingga kini, daftar resmi pejabat yang digeser belum diumumkan secara terbuka. Berdasarkan penelusuran Info Jateng, sejumlah jabatan yang mengalami pergeseran di antaranya Plt Sekretaris Disdikbud Pati serta Plt Camat Winong yang kini dijabat Alfonsus Riko Rinaldi, termasuk beberapa pejabat lainnya.

Di tengah kondisi Kabupaten Pati yang masih menghadapi bencana banjir serta sorotan publik pasca OTT dugaan jual beli jabatan perangkat desa, pergeseran pejabat tanpa penjelasan rinci dinilai memunculkan tanda tanya. Terlebih, beberapa pejabat yang digeser mengaku tidak mengetahui secara jelas alasan di balik kebijakan tersebut. (one/redaksi)